Pelaksanaan penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024,kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada kamis,30 mei 2024 Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Agenda hasil kajian Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,Ketertiban Umum dan Minuman Berakohol,Pencegahan dan Peningkatan …
Selengkapnya...Pelaksanaan penyusunan Raperda Hak Inisiatif DPRD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2024,kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada kamis,30 mei 2024 Bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kapuas Hulu dengan Agenda hasil kajian Akademik dan draf Rancangan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin,Ketertiban Umum dan Minuman Berakohol,Pencegahan dan Peningkatan …
Selengkapnya...
Rapat Koordinasi Bantuan Hukum se-Kalimantan Barat dengan tema "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", yang sudah dilaksanakan pada Hari senin dan selasa dari tanggal 27 sampai 28 mei 2024 yang bertempat di ruang Basement kantor Wali Kota Singkawang dengan Agenda Rapat Koordinasi Bantuan Hukum.
Selengkapnya...
Rapat Koordinasi Bantuan Hukum se-Kalimantan Barat dengan tema "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi", yang sudah dilaksanakan pada Hari senin dan selasa dari tanggal 27 sampai 28 mei 2024 yang bertempat di ruang Basement kantor Wali Kota Singkawang dengan Agenda Rapat Koordinasi Bantuan Hukum.
Selengkapnya...
Dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang perlu kejelasan lebih lanjut terutama tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan BPD
Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Bagian Hukum bersama Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa …
Selengkapnya...Dengan telah di tetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang perlu kejelasan lebih lanjut terutama tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dan BPD
Berkenaan dengan hal tersebut di atas maka Bagian Hukum bersama Kepala Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa …
Selengkapnya...
Paralegal Justice Award merupakan anugerah bagi Kepala Desa/ Lurah yang mendapatkan Anugerah Non Litigation Peacemaker dan atau Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang bertindak sebagai juru damai. Sedangkan Penghargaan Anubhawa Sasana …
Selengkapnya...Paralegal Justice Award merupakan anugerah bagi Kepala Desa/ Lurah yang mendapatkan Anugerah Non Litigation Peacemaker dan atau Anubhawa Sasana Jagaddhita dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Penghargaan Non Litigation Peacemaker (NLP) merupakan penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa atau Lurah yang bertindak sebagai juru damai. Sedangkan Penghargaan Anubhawa Sasana …
Selengkapnya...
Dalam rangka pelaksanaan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura melalui Jalur Beasiswa Pemda Kapuas Hulu Tahun 2024,Senin 13 Mei 2024, Bertempat di Ruang Amphitheater Lantai 3 FK UNTAN dengan Agenda Rapat Koordinasi dan …
Selengkapnya...Dalam rangka pelaksanaan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura dan Pemerintah Daerah Kapuas Hulu tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura melalui Jalur Beasiswa Pemda Kapuas Hulu Tahun 2024,Senin 13 Mei 2024, Bertempat di Ruang Amphitheater Lantai 3 FK UNTAN dengan Agenda Rapat Koordinasi dan …
Selengkapnya...