BAGIAN HUKUM SETDA KAPUAS HULU IKUTI PELATIHAN JDIHN KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu Ikuti Pelatihan Jdihn Kalimantan Barat Tahun 2025

Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu Ikuti Pelatihan Jdihn Kalimantan Barat Tahun 2025
Bagian Hukum Setda Kapuas Hulu Ikuti Pelatihan Jdihn Kalimantan Barat Tahun 2025

Kapuas Hulu — Kepala Bagian Hukum beserta staf dari Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu mengikuti Pelatihan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat, pada Rabu, 16 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dan diikuti oleh pengelola JDIH dari seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi teknis para pengelola JDIH dalam menyajikan dokumentasi hukum yang tertib, akurat, dan mudah diakses publik, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dalam sambutan pembukaan, pihak Kanwil Kemenkumham Kalbar menekankan pentingnya penguatan JDIHN sebagai upaya mendorong keterbukaan informasi publik, mempercepat penyebarluasan produk hukum, serta mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan dokumentasi hukum nasional.

Melalui pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman teknis mengenai pengelolaan konten hukum dalam sistem JDIH, mulai dari penginputan peraturan, penataan metadata, hingga optimalisasi tampilan website dan integrasi antar anggota JDIHN.

Kehadiran Kepala Bagian Hukum dan tim pengelola JDIH Kabupaten Kapuas Hulu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan nasional di bidang layanan informasi hukum. Pelatihan ini sekaligus menjadi momentum bagi Kabupaten Kapuas Hulu untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH dan mewujudkan pelayanan hukum berbasis digital yang transparan dan akuntabel.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan pengelolaan JDIH Kabupaten Kapuas Hulu dapat terus berkembang dan berkontribusi aktif dalam memperkuat jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat daerah maupun nasional.